Dinas Kesehatan Polewali Mandar Gelar Rakor Deteksi Dini, Preventif, dan Respon Penyakit
10 Apr 2026 BERITA
Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Deteksi Dini, Preventif, dan Respon Penyakit pada 8–9 April 2026 bertempat di Hotel Al-Ikhlas Pekkabata, Polewali. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh drg. Sri Harni, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
Rapat koordinasi ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bappeda (Kabid Sosial Budaya), Badan Keuangan, BPBD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, serta Direktur RS Hj. Andi Depu Polewali dan Direktur RS Wonomulyo.
Dari sektor kesehatan, hadir Sekretaris Dinas Kesehatan, para Kepala Bidang lingkup Dinas Kesehatan, Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Polewali Mandar (Klaster 1, 3 dan 4), staf Bidang P2P, serta staf perencanaan dan pengelola SPM Dinas Kesehatan. Pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan diwakili oleh Camat se-Kabupaten Polewali Mandar, Kepala Desa dan Lurah terpilih dari Desa Batetangnga, Kelurahan Polewali, Desa Tonrolima, Desa Pasiang, Desa Duampanua, Desa Rappang, Kelurahan Sidodadi, Desa Sattoko, Desa Pulliwa, Desa Rangoan, Desa Baru, Desa Ambopadang, Desa Suruang, Desa Katumbangan Lemo, Desa Sabang Subuk, Desa Sepabatu, Desa Tandassura, dan Desa Sayoang.
Agenda utama pertemuan ini adalah pemaparan kebijakan dan evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, khususnya terkait upaya deteksi dini, tindakan preventif, dan respon terhadap penyakit menular agar target SPM dapat tercapai di seluruh wilayah Polewali Mandar. Fokus diskusi diarahkan pada penguatan kapasitas desa dan kelurahan dalam menghadapi penyakit menular, terutama Tuberkulosis (TBC) dan Campak (PD3I) sebagai penyakit prioritas yang memerlukan kewaspadaan tinggi di tingkat layanan primer dan komunitas.
Dalam pemaparannya, Kabid P2P Dinas Kesehatan, dr. H. Gunadil, menegaskan pentingnya sinkronisasi data antar-sektor untuk mendukung intervensi kesehatan yang lebih spesifik dan tepat sasaran, mulai dari level kabupaten hingga desa. Ia juga menyoroti tantangan berupa berita miring dan hoaks di media sosial, terutama yang berkaitan dengan program imunisasi, sehingga memerlukan peran aktif masyarakat dan pemerintah desa untuk meluruskan informasi.
Dinas Kesehatan menegaskan komitmennya untuk merespons setiap rumor atau data kesehatan maksimal dalam 24 jam melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), sebagai bagian dari upaya nasional memantau dan merespons potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular.
Kegiatan Terbaru
Dinas Kesehatan Polewali Mandar Gelar Rakor Deteksi Dini, Preventif, dan Respon Penyakit...
Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Deteksi Dini, Preventif, dan Respon Penyakit pada 8–9 April 2026 bertempat di Hotel Al-Ikhlas Pekkabata, Polewali. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh drg. Sri Harni, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.Rapat koordinasi ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bappeda (Kabid Sosial Budaya), Badan Keuangan, BPBD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar, serta Direktur RS Hj. Andi Depu Polewali dan Direktur RS Wonomulyo.Dari sektor kesehatan, hadir Sekretaris Dinas Kesehatan, para Kepala Bidang lingkup Dinas Kesehatan, Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Polewali Mandar (Klaster 1, 3 dan 4), staf Bidang P2P, serta staf perencanaan dan pengelola SPM Dinas Kesehatan. Pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan diwakili oleh Camat se-Kabupaten Polewali Mandar, Kepala Desa dan Lurah terpilih dari Desa Batetangnga, Kelurahan Polewali, Desa Tonrolima, Desa Pasiang, Desa Duampanua, Desa Rappang, Kelurahan Sidodadi, Desa Sattoko, Desa Pulliwa, Desa Rangoan, Desa Baru, Desa Ambopadang, Desa Suruang, Desa Katumbangan Lemo, Desa Sabang Subuk, Desa Sepabatu, Desa Tandassura, dan Desa Sayoang.Agenda utama pertemuan ini adalah pemaparan kebijakan dan evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, khususnya terkait upaya deteksi dini, tindakan preventif, dan respon terhadap penyakit menular agar target SPM dapat tercapai di seluruh wilayah Polewali Mandar. Fokus diskusi diarahkan pada penguatan kapasitas desa dan kelurahan dalam menghadapi penyakit menular, terutama Tuberkulosis (TBC) dan Campak (PD3I) sebagai penyakit prioritas yang memerlukan kewaspadaan tinggi di tingkat layanan primer dan komunitas.Dalam pemaparannya, Kabid P2P Dinas Kesehatan, dr. H. Gunadil, menegaskan pentingnya sinkronisasi data antar-sektor untuk mendukung intervensi kesehatan yang lebih spesifik dan tepat sasaran, mulai dari level kabupaten hingga desa. Ia juga menyoroti tantangan berupa berita miring dan hoaks di media sosial, terutama yang berkaitan dengan program imunisasi, sehingga memerlukan peran aktif masyarakat dan pemerintah desa untuk meluruskan informasi.Dinas Kesehatan menegaskan komitmennya untuk merespons setiap rumor atau data kesehatan maksimal dalam 24 jam melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR), sebagai bagian dari upaya nasional memantau dan merespons potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular....
Selengkapnya...
Kominfo dan BKD Sosialisasikan Presensi Elektronik, Puskesmas Bersiap Beralih ke Sistem Absen Digital...
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menyelenggarakan sosialisasi penerapan presensi elektronik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diikuti oleh perwakilan puskesmas. Kegiatan yang dilaksanakan di aula pertemuan ini menjadi langkah awal penerapan sistem absensi yang lebih tertib, akurat, dan transparan di lingkungan perangkat daerah, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.Dalam sesi paparan, narasumber dari Kominfo menjelaskan latar belakang pengembangan aplikasi presensi elektronik, fitur utama yang akan digunakan, serta alur penggunaan mulai dari proses login, absen masuk dan pulang, hingga mekanisme pelaporan kendala teknis yang mungkin ditemui di lapangan. Sementara itu, perwakilan BKD memaparkan regulasi kedisiplinan ASN dan menegaskan bahwa data kehadiran yang terekam dalam sistem akan menjadi bagian dari bahan penilaian kinerja pegawai, termasuk di puskesmas.Peserta dari puskesmas juga mendapat kesempatan untuk melakukan simulasi langsung penggunaan aplikasi, mulai dari instalasi di perangkat hingga praktik presensi berbasis lokasi dan/atau fitur pengenalan wajah. Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh puskesmas dapat segera beradaptasi dengan sistem presensi elektronik, sehingga pengelolaan kehadiran pegawai menjadi lebih tertib dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat....
Selengkapnya...
Ikhtiar Sehat Sebelum Berangkat: Dinkes Polman Vaksinasi Calon Jemaah Haji...
Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan kegiatan vaksinasi bagi calon jemaah haji sebagai salah satu rangkaian persiapan kesehatan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Bertempat di kantor Dinkes Polman, Jl. Andi Depu, layanan vaksinasi dilakukan secara bertahap kepada ratusan calon jemaah haji yang datang sesuai jadwal yang telah ditentukan.Dalam kegiatan ini, calon jemaah haji mendapatkan vaksin meningitis dan polio yang bersifat wajib sesuai ketentuan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, serta vaksin flu yang dianjurkan untuk menambah perlindungan selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah. Vaksin meningitis diberikan untuk mencegah peradangan selaput otak, sementara vaksin polio bertujuan melindungi jemaah dari risiko kelumpuhan, terutama bagi kelompok lansia dan mereka yang memiliki kondisi fisik lebih rentan.Sebelum divaksin, setiap calon jemaah menjalani skrining dan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan Dinas Kesehatan guna memastikan kondisi tubuh cukup bugar dan tidak ada kontraindikasi terhadap vaksin yang akan diberikan. Proses vaksinasi dijadwalkan selesai dalam beberapa hari dengan target seluruh calon jemaah haji asal Polman tervaksinasi tepat waktu sebelum keberangkatan.Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Polman, dr. Gunadil, menjelaskan bahwa vaksinasi ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan meminimalkan risiko penularan penyakit menular selama berada di area dengan kepadatan jamaah yang sangat tinggi. Dinas Kesehatan juga mengimbau calon jemaah haji untuk menjaga pola makan, istirahat yang cukup, serta mematuhi protokol kesehatan selama persiapan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci sebagai ikhtiar bersama mewujudkan haji yang sehat dan mabrur....
Selengkapnya...
Masa tanggap darurat kebakaran Galung Tulu selama 1–7 Maret 2026 telah selesai....
Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar menyampaikan bahwa masa tanggap darurat bencana kebakaran di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten selama tujuh hari sejak 1 Maret hingga 7 Maret 2026, telah resmi berakhir. Selama periode tersebut, jajaran Dinas Kesehatan bersama Puskesmas Pambusuang dan lintas sektor telah membuka posko layanan kesehatan, melakukan pemeriksaan kesehatan, pemantauan penyakit menular, serta memberikan dukungan kesehatan bagi kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, dan penyintas dengan penyakit kronis.Seiring berakhirnya masa tanggap darurat, Tim Kabupaten yang bertugas di bawah koordinator posko kebakaran mulai ditarik secara bertahap dari lokasi, setelah memastikan layanan kesehatan dasar dan dukungan logistik kesehatan berjalan stabil. Penanganan selanjutnya memasuki fase pemulihan, yang akan dilanjutkan oleh Tim Kecamatan bersama pemerintah desa, dengan tetap mendapatkan pendampingan teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi. Fokus masa pemulihan ini antara lain pemantauan lanjutan kondisi kesehatan penyintas, penguatan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan hunian sementara, serta kolaborasi dengan dinas terkait untuk mendukung pemulihan psikososial masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan lainnya....
Selengkapnya...